Landasan Hukum

Landasan Hukum

Landasan Hukum – Penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal didasarkan kepada peraturan perundang-undangan  sebagai berikut  :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Non Hayati dan Ekosistemnya
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
  19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

 

Kewenangan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kewenangan          :

  1. perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
  3. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH);
  4. perumusan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  5. perumusan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
  6. pengendalian pencemaran udara, air, bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  7. pengendalian kerusakan tanah dan eksosistem;
  8. pengendalian dampak lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan;
  9. pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
  10. pelaksanaan konservasi dan pemulihan lingkungan dan kehutanan;
  11. pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
  12. pelaksanaan pengembangan sarana dan teknologi lingkungan;
  13. penyediaan dan pelaksanaan sistem informasi lingkungan hidup;
  14. pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup, pendidikan dan latihan bidang lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan.
  15. perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
  16. pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan manajemen persampahan;
  17. pembinaan, penataan dan penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan sanitasi lingkungan;
  18. penyelenggaraan dan bertindak sebagai manajer puncak laboratorium lingkungan;
  19. penyelenggaraan pengelolaan limbah dan sampah;
  20. penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia bidang o. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  21. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

 

Tugas Pokok

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

 

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

  1. penetapan rencana kerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  3. pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia lingkungan hidup;
  4. pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan;
  5. pembinaan terhadap UPTD di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  6. pembinaan pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
  7. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

Tanggung Jawab

  1. kebenaran dan ketepatan rencana kerja;
  2. ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
  3. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang lingkungan hidup;
  4. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
  5. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
  6. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*