PENATAAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Harus diakui bahwa kualitas lingkungan hidup saat ini semakin menurun. Pemanasan global yang semakin meningkat telah mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaruan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, dilakukan dengan tujuan :
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam upaya mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah menggunakan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diantaranya terdiri atas :
a. KLHS;
b. Amdal;
c. UKL-UPL;
d. perizinan;
Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dilaksanakan untuk menganalisis kebijakan, rencana dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan stake holders terkait.
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen Amdal terdiri dari 3 dokumen, yaitu : Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal) , serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Amdal yang telah disusun oleh pemrakarsa/pelaku usaha akan dinilai oleh sebuah Komisi Penilai Amdal (KPA), dan apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dianggap layak secara lingkungan hidup, maka KPA akan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH).
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UKL-UPL akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa UKL-UPL yang dibentuk oleh instansi lingkungan hidup. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dianggap layak secara lingkungan hidup, maka kepala instansi lingkungan hidup akan menerbitkan Surat Rekomendasi UKL-UPL.
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (PP RI No. 27 Tahun 2012 Pasal 1). Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan (PP RI No. 27 Tahun 2012 Pasal 1).

JADI ……..
IZIN LINGKUNGAN TIDAK SAMA DENGAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN TETAPI TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN OPERASIONAL = ILEGAL

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (PP RI No. 27 Tahun 2012 Pasal 2 ayat 1).
Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi (PP RI No. 27 Tahun 2012 Pasal 2 ayat 2) :
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Syarat kelengkapan administrasi dokumen UKL-UPL :
(PermenLH No. 08 Tahun 2013 Lampiran VIII Panduan 01)
1. Surat permohonan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
2. Dokumen pendirian usaha atau kegiatan
3. Profil usaha atau kegiatan
4. Formulir UKL-UPL :

a. Rencana usaha/kegiatan telah sesuai rencana tata ruang yang berlaku
b. Usaha/kegiatan masih dalam tahap perencanaan
c. Rencana usaha/kegiatan secara prinsip dapat dilakukan
d. Muatan formulir UKL-UPL sesuai dengan pedoman penyusunan UKL-UPL yaitu Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu melliputi :
1) Identitas pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
2) Rencana usaha dan/atau kegiatan
3) Dampak lingkungan yang akan terjadi
4) Program pengelolaan lingkungan
5) Program pemantauan lingkungan
6) Jumlah dan jenis Izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dibutuhkan
7) Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL
8) Daftar pustaka
9) Lampiran

KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL :
(PermenLH No. 08 Tahun 2013 Lampiran VIII Panduan 02)
1. Rencana tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam
3. Kepentingan pertahanan dan keamanan
4. Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan
5. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic review)
6. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis
7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penyusun dokumen AMDAL/UKL-UPL diharuskan memiliki kemampuan/kompetensi di bidang lingkungan hidup atau memiliki sertifikat penyusun AMDAL/UKL-UPL. Penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL dilakukan dengan cara :
1. Dilakukan sendiri
2. Meminta bantuan pihak lain, melalui :
a. Perorangan
b. Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
(PP RI No. 27 Tahun 2012 Pasal 10 dan 11)

Catatan :
 Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*